Pemanfaatan data seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN ) dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat.
Data ini juga dapat dimanfaatkan parapihak sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif.
"Data adalah kekuatan untuk memperjuangkan keadilan sosial,” kata Sagita Wartabone Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Jumat (4/7/2025).
Pentingnya
Dalam pelayanan, Sagita menjelaskan pemanfaatan data dapat digunakan untuk pemenuhan layanan dasar bagi Kelompok rentan.
Peran Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam melakukan pelayanan kepada kelompok rentan jangan selalu bergantung kepada data pemerintah, JMS diharapkan dapat bersama sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan kepada kelompok rentan berdasarkan hasil asessmen dan verifikasi data di lapangan, sehingga perpaduan antara data riil di lapangan dan data yang terdapat pada aplikasi seperti data DTKS dan Regsosek akan lebih valid lagi.
Data yang Valid lebih memaksimalkan proses perencanaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta organisasi lainnya yang terlibat dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.
“JMS seharusnya dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam proses pembangunan daerah," ujar Sagita.
Pentingnya pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan telah disampaikan pada workshop literasi pemanfaatan analisis data bagi jaringan masyarakat sipil pekan lalu. Sagita mengungkapkan bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selalu menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan.
Workshop yang dilaksanakan SKALA dan Dinas Sosial ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan teknis dalam mengakses serta menganalisis data strategis seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Anggaran Responsif Gender (ARG).
Dari kegiatan tersebut diharapkan terbentuk pemahaman bersama di kalangan JMS tentang pentingnya data dalam advokasi, meningkatnya kapasitas teknis dalam analisis data, serta tersusunnya rekomendasi berbasis data untuk mendukung penyusunan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Workshop literasi data ini menegaskan komitmen Gorontalo menuju tata kelola pembangunan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali.
Beberapa narasumber dalam workshop ini juga memberikan materi mencakup pengenalan konsep literasi data, sumber-sumber data strategis, hingga praktik penerapan data dalam proses advokasi publik. Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi peserta yang difasilitasi oleh Fasilitator Walidata Regsosek dan GSD, guna menyelaraskan arah kebijakan inklusif ke depan.
SKALA atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia selama 8 tahun yang dimulai pada bulan November 2022.
SKALA berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM). Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial). SKALA akan memprioritaskan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan mendorong agar kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. (mcgorontaloprov/owan)