LAYANAN PENGANGKATAN ANAK DALAM LEMBAGA PENGASUHAN/PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK

LAYANAN PENGANGKATAN ANAK DALAM LEMBAGA PENGASUHAN/PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

PERSYARATAN :

  1. Rekomendasi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota
  2. Dokumen Persyaratan Pengangakatan Anak dari COTA

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

  1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengajukan Surat Permohonan disertai berkas persyaratan adopsi ke Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota setempat melalui Lembaga Pengasuhan Anak ;
  2. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota mengajukan usulan/rekomendasi atas permohonan pengangkatan Anak ke Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
  3. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo menerima berkas usulan pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota untuk kemudian mendisposisi berkas usulan tersebut ke Bidang Rehabilitasi Sosial;
  4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mendisposisi berkas usulan tersebut ke Seksi Anak untuk diproses;
  5. Fungsional Pekerja Sosial menyusun dan menganalisa instrumen home visit/asesmen Calon Orang Tua Angkat.
  6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menugaskan Fungsional Pekerja Sosial untuk membuat surat tugas dalam rangka pelaksanaan home visit/asesmen Calon Orang Tua Angkat untuk diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
  7. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil menugaskan petugas untuk melaksanakan home visit/asesmen Calon Orang Tua Angkat.
  8. Bidang Rehabilitasi Sosial menerima laporan sosial hasil home visit/asesmen Calon Orang Tua Angkat yang akan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
  9. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan (elijibilitas) Calon Orang Tua Angkat.
  10. Pekerja Sosial mereview dan menganalisa hasil kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan (elijibilitas) Calon Orang Tua Angkat.
  11. Bidang Rehabilitasi Sosial menerima data Calon Orang Tua Angkat sesuai hasil review dan analisa penentuan kelayakan (elijibilitas).
  12. Fungsional Pekerja Sosial membuat draft SK Pengasuhan Sementara Calon Orang Tua Angkat untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk ditanda tangani.
  13. Fungsional Pekerja Sosial menyerahkan Laporan Sosial dan SK Pengasuhan Sementara Calon Orang Tua Angkat kepada Lembaga Pengasuhan untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan Penyerahan Calon Anak Angkat (CAA) untuk dapat diasuh oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) selama 6 (enam) bulan bertempat di Lembaga Pengasuhan Anak yang dihadiri oleh Calon Orang Tua Angkat, keluarga Calon Orang Tua Angkat sebagai saksi dan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  14. Setelah Calon Anak Angkat (CAA) diasuh oleh COTA selama 6 (enam) bulan, pekerja sosial dari Lembaga Pengasuhan membuat Laporan Sosial Perkembangan Anak dan melakukan pengajuan berkas adopsi Calon Orang Tua Angkat yang siap diajukan ke Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA).
  15. Bidang Rehabilitasi Sosial mengajukan Surat Penugasan untuk permohonan Kunjungan Rumah (home visit) kedua/asesmen lanjutan Calon Orang Tua Angkat (COTA) ke Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
  16. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi menugaskan petugas untuk melaksanakan home visit kedua/asesmen lanjutan.
  17. Petugas asesmen membuat Laporan Sosial hasil asesmen lanjutan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  18. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan persiapan pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA).
  19. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) yang dihadiri oleh Tim PIPA Daerah untuk menghasilkan rekomendasi atas pengangkatan Anak.
  20. Bidang Rehabilitasi Sosial Anak membuat draft SK Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak atau Surat Pemberitahuan tidak direkomendasikan untuk melaksanakan proses adopsi sesuai hasil Sidang Tim PIPA kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk ditanda tangani.
  21. Petugas menduplikasi keseluruhan berkas adopsi sebanyak 2 (dua) berkas yang akan disampaikan untuk Calon Orang Tua Angkat dan Pengadilan Agama untuk muslim dan Pengadilan Negeri untuk non muslim.
  22. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi menerima petikan hasil keputusan sidang pengangkatan Anak di Pengadilan untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial RI.

JANGKA WAKTU PELAYANAN :

  1. Informasi disampaikan ke-penerima layanan maksimal 3 hari sejak surat, Dokumen dan Rekomendasi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota diterima.
  2. Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas Fungsional Pekerja Sosial untuk menerima informasi Layanan Pengakatan Anak.

BIAYA/TARIF :

  1. Gratis

PRODUK PELAYANAN :

  1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

  1. Email : dinassosialprov@gmail.com
  2. Facebook : Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  3. Website : dinsos.gorontaloprov.go.id
  4. Kotak Pengaduan.
  5. SP4N LAPOR.

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

  1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
  2. Komputer dengan akses internet
  3. Printer
  4. Sarana komunikasi

KOMPETENSI PELAKSANA :

  1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait prosedur Pengangkatan Anak.

PENGAWASAN INTERNAL :

  1. Supervisi Atasan langsung.
  2. Di lakukan pengawasan internal oleh Inspektorat.
  3. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

JUMLAH PELAKSANA :

  1. Petugas Pemberi Layanan 3 (tiga) Orang

JAMINAN PELAYANAN :

  1. Pelayanan diberikan secara lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :

  1. Pelayanan penerbitan surat rekomendasi yang diberikan dijamin keabsahannya untuk digunakan pada sidang pengangkatan anak di pengadilan agama/negeri.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

  1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.