LAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

LAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pelayanan Standar yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukan

PERSAYARATAN :

  1. Surat Permohonan.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

  1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
  2. Gubernur melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
  3. 1. Nama Pengguna;
  4. 2. Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
  5. 3. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
  6. 4. Metode akses Data Kependudukan;
  7. 5. Data balikan yang akan diberikan; dan
  8. 6. Jangka waktu perjanjian kerja sama.

  1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan;
  2. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
  3. 1. Disdukcapil Provinsi dengan perangkat daerah; atau
  4. 2. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dengan badan hukum Indonesia di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

  1. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse;
  2. Penolakan pemanfaatan data kepedudukan, dituangkan dalam bentuk surat;
  3. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  4. 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
  5. 2. Para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
  6. 3. Larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

  1. Penandatanganan terhadap:
  2. 1. Perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dengan kepala perangkat daerah; dan
  3. 2. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

JANGKA WAKTU :

  1. Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan maksimal berlaku 3 (tiga) tahun sejak perjanjian kerja sama ditandatangani;

BIAYA/TARIF :

  1. Tidak dipungut biaya

PRODUK LAYANAN :

  1. Verifikasi dan validasi data kependudukan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

  1. Email : dinassosialprov@gmail.com
  2. Facebook : Dinas Sosial Kependudukan dan
  3. Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo
  4. Website : dinsos.gorontaloprov.go.id
  5. Kotak Pengaduan
  6. SPAN Lapor

Pelayanan Standar yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukan di internal organisasi (manufacturing)

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-UndangN nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2029 tentang Pemberian Hak AksesB dan Pemanfaatan Data Kependudukan

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

  1. Komputer/server;
  2. Perangkat lunak (web services, web portal)
  3. Card Reader (Pembaca KTP-el)

KOMPETENSI PELAKSANA :

  1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
  2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengelola pemanfaatan data kependudukan;

PENGAWASAN INTERNAL :

  1. Supervisi atasan langsung;
  2. Dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat;
  3. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

JUMLAH PELAKSANA :

  1. Makasimal 3 orang pada setiap bagian.

JAMINAN PELAYANAN :

  1. Data diberikan secara lengkap, terbuka dandapat dipertanggungjawabkan.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :

  1. Data yang diberikan dijamin keabsahannya.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

  1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.