LAYANAN DISABILITAS DALAM PANTI

LAYANAN DISABILITAS DALAM PANTI

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

PERSYARATAN :

  1. Pria dan/Wanita yang berkebutuhan Khusus
  2. KTP Calon Klien
  3. KTP Keluarga klien
  4. Surat Pengantar dari Kelurahan/Instansi Terkait
  5. Riwayat Kesehatan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

  1. Penyandang Disabilitas / Pihak Kelurahan /PSM/TKSK/ Instansi terkait/Wali datang ke Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan kebutuhan pelayanan bagi disabilitas;
  2. Petugas fungsional umum menerima berkas calon klien Disabilitas dan mencatatnya dalam buku agenda registrasi
  3. Dilakukan asesmen kepada Penyandang Disabilitas oleh Pekerja Sosial
  4. Apabila persyaratan klien dipenuhi, Pekerja Sosial membuat kontrak pelayanan untuk ditandatangani.
  5. Setelah kontrak pelayanan ditandatangani, klien memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM Daerah Provinsi Gorontalo.
  6. Ketua Panti membuat Laporan berkala pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial Disabilitas
  7. Waktu pelayanan rehabilitasi sosial sampai dengan terlaksananya terminasi (reunifikasi dengan keluarga/pemulasaraan)

JANGKA WAKTU PELAYANAN :

  1. Maksimal 1 (satu) hari kerja
  2. Untuk pemberian bantuan sosial akan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
  3. Untuk pelayanan tertentu akan dilakukan pendampingan hingga masalah disabilitas terselesaikan

BIAYA/TARIF :

  1. Tidak dikenakan Biaya/Gratis

PRODUK PELAYANAN :

  1. Layanan Disabilitas

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

  1. website: dinsosgorontaloprov.go.id
  2. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Gorontalo Bidang Pehabilitasi Sosial
  3. Kotak Pengaduan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  4. SP4N LAPOR.

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 entang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial;
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
  10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

  1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi Prioritas
  2. Jalan Landai
  3. Guiding Block
  4. Pegangan Rambat
  5. Toulet Khusus
  6. Loket Khusus

KOMPETENSI PELAKSANA :

  1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait prosedur penanganan Lanjut Usia (LANSIA).

PENGAWASAN INTERNAL :

  1. Supervisi Atasan langsung.
  2. Di lakukan pengawasan internal oleh Inspektorat.
  3. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.

JUMLAH PELAKSANA :

  1. Jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang

JAMINAN PELAYANAN :

  1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :

  1. Layanan bagi Disabilitas yang terorganisir

EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

  1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk laporan standar pelayanan.