LAYANAN DISABILITAS DALAM PANTI
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
PERSYARATAN :
- Pria dan/Wanita yang berkebutuhan Khusus
- KTP Calon Klien
- KTP Keluarga klien
- Surat Pengantar dari Kelurahan/Instansi Terkait
- Riwayat Kesehatan
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :
- Penyandang Disabilitas / Pihak Kelurahan /PSM/TKSK/ Instansi terkait/Wali datang ke Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan kebutuhan pelayanan bagi disabilitas;
- Petugas fungsional umum menerima berkas calon klien Disabilitas dan mencatatnya dalam buku agenda registrasi
- Dilakukan asesmen kepada Penyandang Disabilitas oleh Pekerja Sosial
- Apabila persyaratan klien dipenuhi, Pekerja Sosial membuat kontrak pelayanan untuk ditandatangani.
- Setelah kontrak pelayanan ditandatangani, klien memperoleh pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM Daerah Provinsi Gorontalo.
- Ketua Panti membuat Laporan berkala pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial Disabilitas
- Waktu pelayanan rehabilitasi sosial sampai dengan terlaksananya terminasi (reunifikasi dengan keluarga/pemulasaraan)
JANGKA WAKTU PELAYANAN :
- Maksimal 1 (satu) hari kerja
- Untuk pemberian bantuan sosial akan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
- Untuk pelayanan tertentu akan dilakukan pendampingan hingga masalah disabilitas terselesaikan
BIAYA/TARIF :
- Tidak dikenakan Biaya/Gratis
PRODUK PELAYANAN :
- Layanan Disabilitas
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :
- website: dinsosgorontaloprov.go.id
- Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Gorontalo Bidang Pehabilitasi Sosial
- Kotak Pengaduan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- SP4N LAPOR.
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
DASAR HUKUM :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 entang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :
- Ruang tamu ber-AC, meja, kursi Prioritas
- Jalan Landai
- Guiding Block
- Pegangan Rambat
- Toulet Khusus
- Loket Khusus
KOMPETENSI PELAKSANA :
- SDM yang memiliki pengetahuan terkait prosedur penanganan Lanjut Usia (LANSIA).
PENGAWASAN INTERNAL :
- Supervisi Atasan langsung.
- Di lakukan pengawasan internal oleh Inspektorat.
- Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
JUMLAH PELAKSANA :
- Jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang
JAMINAN PELAYANAN :
- Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :
- Layanan bagi Disabilitas yang terorganisir
EVALUASI KINERJA PELAKSANA :
- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk laporan standar pelayanan.