FASILITASI PENGAMBILAN BLANGKO KTP-ELEKTRONIK (KTP-el)
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
PERSYARATAN :
- Surat permohonan fasilitasi pengambilan blangko KTP-el dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Data kebutuhan/proyeksi blangko KTP-el yang telah diverifikasi.
- Rekapitulasi stok blangko KTP-el yang masih tersedia di Kabupaten/Kota.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :
- Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ProvinsiGorontalo.
- Surat diterima dan diregistrasi oleh petugas administrasi.
- Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang yang membidangi Administrasi Kependudukan.
- Petugas melakukan verifikasi kebutuhan blangko berdasarkan data stok dan kebutuhan Kabupaten/Kota.
- Dinas Provinsi melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait jadwal dan persetujuan pengambilan blangko.
- Dinas Provinsi menerbitkan surat pengantar atau surat tugas fasilitasi pengambilan blangko apabila diperlukan.
- Blangko KTP-el diambil di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh petugas yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- Blangko diserahkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota disertai berita acara serah terima dan dilakukan pencatatan administrasi.
JANGKA WAKTU PELAYANAN :
- Verifikasi dokumen permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat diterima.
- Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 5 (lima) hari kerja, menyesuaikan jadwal pengambilan blangko di Direktorat Jenderal.
- Penyerahan blangko kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan setelah blangko
- diterima oleh Dinas Provinsi.
BIAYA/TARIF :
- Tidak dipungut biaya
PRODUK PELAYANAN :
- Surat fasilitasi pengambilan blangko KTP-el.
- Surat tugas/pengantar (apabila diperlukan).
- Blangko KTP-el yang diterima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) blangko KTP-el kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- Rekapitulasi distribusi blangko KTP-el.
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :
- Email: dinassosialprov@gmail.com
- Facebook: Dinas Sosial Kependudukan dan
- Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Website: dinsos.gorontaloprov.go.id
- Kotak Pengaduan.
- SP4N LAPOR.
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
DASAR HUKUM :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :
- Ruang pelayanan administrasi.
- Komputer/laptop.
- Printer dan scanner.
- Jaringan internet.
- Kendaraan operasional untuk
- pengambilan/distribusi blangko.
- Gudang atau ruang penyimpanan blangko yang memenuhi standar keamanan.
- Lemari besi/rak penyimpanan dan buku register distribusi blangko.
KOMPETENSI PELAKSANA :
- ASN yang memahami tata kelola administrasi kependudukan.
- Memahami mekanisme distribusi dan pengamanan blangko KTP-el.
- Memiliki kemampuan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- Mampu menyusun administrasi distribusi dan berita acara serah terima.
PENGAWASAN INTERNAL :
- Pengawasan oleh Kepala Bidang yangmembidangi Administrasi Kependudukan.
- Monitoring oleh Sekretaris Dinas.
- Pengawasan oleh Kepala Dinas.
- Pemeriksaan administrasi stok dan distribusi blangko secara berkala.
- Pengawasan oleh APIP sesuai ketentuan.
JUMLAH PELAKSANA :
- Minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas penanggung jawab, petugas administrasi, dan petugas distribusi/logistik blangko.
JAMINAN PELAYANAN :
- Pelayanan diberikan secara cepat, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tanpa dipungut biaya, dengan tetap memperhatikan ketentuan distribusi blangko KTP-el dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :
- Blangko KTP-el merupakan dokumen negara yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan. Penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan blangko dilaksanakan dengan sistem pengamanan dan pencatatan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
EVALUASI KINERJA PELAKSANA :
- Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui monitoring distribusi blangko, rekonsiliasi stok, evaluasi ketepatan waktu pelayanan, serta tindak lanjut atas pengaduan atau masukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.