FASILITASI PENGAMBILAN BLANGKO KTP-ELEKTRONIK (KTP-el)

FASILITASI PENGAMBILAN BLANGKO KTP-ELEKTRONIK (KTP-el)

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

PERSYARATAN :

  1. Surat permohonan fasilitasi pengambilan blangko KTP-el dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  2. Data kebutuhan/proyeksi blangko KTP-el yang telah diverifikasi.
  3. Rekapitulasi stok blangko KTP-el yang masih tersedia di Kabupaten/Kota.
  4. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

  1. Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ProvinsiGorontalo.
  2. Surat diterima dan diregistrasi oleh petugas administrasi.
  3. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang yang membidangi Administrasi Kependudukan.
  4. Petugas melakukan verifikasi kebutuhan blangko berdasarkan data stok dan kebutuhan Kabupaten/Kota.
  5. Dinas Provinsi melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait jadwal dan persetujuan pengambilan blangko.
  6. Dinas Provinsi menerbitkan surat pengantar atau surat tugas fasilitasi pengambilan blangko apabila diperlukan.
  7. Blangko KTP-el diambil di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh petugas yang ditunjuk sesuai ketentuan.
  8. Blangko diserahkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota disertai berita acara serah terima dan dilakukan pencatatan administrasi.

JANGKA WAKTU PELAYANAN :

  1. Verifikasi dokumen permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat diterima.
  2. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 5 (lima) hari kerja, menyesuaikan jadwal pengambilan blangko di Direktorat Jenderal.
  3. Penyerahan blangko kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan setelah blangko
  4. diterima oleh Dinas Provinsi.

BIAYA/TARIF :

  1. Tidak dipungut biaya

PRODUK PELAYANAN :

  1. Surat fasilitasi pengambilan blangko KTP-el.
  2. Surat tugas/pengantar (apabila diperlukan).
  3. Blangko KTP-el yang diterima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Berita Acara Serah Terima (BAST) blangko KTP-el kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  5. Rekapitulasi distribusi blangko KTP-el.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

  1. Email: dinassosialprov@gmail.com
  2. Facebook: Dinas Sosial Kependudukan dan
  3. Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  4. Website: dinsos.gorontaloprov.go.id
  5. Kotak Pengaduan.
  6. SP4N LAPOR.


Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  2. sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

  1. Ruang pelayanan administrasi.
  2. Komputer/laptop.
  3. Printer dan scanner.
  4. Jaringan internet.
  5. Kendaraan operasional untuk
  6. pengambilan/distribusi blangko.
  7. Gudang atau ruang penyimpanan blangko yang memenuhi standar keamanan.
  8. Lemari besi/rak penyimpanan dan buku register distribusi blangko.

KOMPETENSI PELAKSANA :

  1. ASN yang memahami tata kelola administrasi kependudukan.
  2. Memahami mekanisme distribusi dan pengamanan blangko KTP-el.
  3. Memiliki kemampuan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  4. Mampu menyusun administrasi distribusi dan berita acara serah terima.

PENGAWASAN INTERNAL :

  1. Pengawasan oleh Kepala Bidang yangmembidangi Administrasi Kependudukan.
  2. Monitoring oleh Sekretaris Dinas.
  3. Pengawasan oleh Kepala Dinas.
  4. Pemeriksaan administrasi stok dan distribusi blangko secara berkala.
  5. Pengawasan oleh APIP sesuai ketentuan.

JUMLAH PELAKSANA :

  1. Minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas penanggung jawab, petugas administrasi, dan petugas distribusi/logistik blangko.

JAMINAN PELAYANAN :

  1. Pelayanan diberikan secara cepat, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tanpa dipungut biaya, dengan tetap memperhatikan ketentuan distribusi blangko KTP-el dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :

  1. Blangko KTP-el merupakan dokumen negara yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan. Penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan blangko dilaksanakan dengan sistem pengamanan dan pencatatan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

  1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui monitoring distribusi blangko, rekonsiliasi stok, evaluasi ketepatan waktu pelayanan, serta tindak lanjut atas pengaduan atau masukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.