LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
PERSYARATAN :
- Penduduk telah melakukan perekaman KTP-el.
- Membawa KTP-el atau Biodata Penduduk.
- Memiliki telepon pintar (Android/iOS).
- Memiliki alamat e-mail aktif.
- Memiliki nomor telepon seluler aktif.
- Pemohon hadir secara langsung (tidak dapat diwakilkan).
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :
- Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Play Store atau App Store.
- Pemohon melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, e-mail, dan nomor HP.
- etugas melakukan verifikasi data kependudukan.
- Pemohon melakukan swafoto (face recognition).
- Petugas melakukan pemindaian QR Code untuk aktivasi.
- Sistem mengirimkan kode aktivasi ke e-mail pemohon.
- Pemohon melakukan aktivasi akun dan membuat PIN keamanan.
- Petugas memastikan IKD telah aktif dan dapat digunakan.
JANGKA WAKTU PELAYANAN :
- Maksimal 10–15 menit, apabila jaringan dan sistem SIAK dalam kondisi normal.
BIAYA/TARIF :
- Tidak dipungut biaya
PRODUK PELAYANAN :
- Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah aktif pada perangkat pemohon.
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :
- Email: dinassosialprov@gmail.com
- Facebook: Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Website: dinsos.gorontaloprov.go.id
- Kotak Pengaduan.
- SP4N LAPOR.
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
DASAR HUKUM :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- bUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :
- Ruang pelayanan.
- Komputer/laptop.
- Jaringan internet.
- QR Code Aktivasi IKD.
- Printer (bila diperlukan).
- Meja dan kursi pelayanan.
KOMPETENSI PELAKSANA :
- ASN yang memahami administrasi kependudukan.
- Operator SIAK yang telah memperoleh hak akses.
- Mampu mengoperasikan aplikasi IKD dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.
PENGAWASAN INTERNAL :
- Dilakukan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Pengawasan oleh APIP sesuai ketentuan.
JUMLAH PELAKSANA :
- Minimal 2 (dua) orang petugas/operator pada loket pelayanan.
JAMINAN PELAYANAN :
- Pelayanan dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, profesional, dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :
- Kerahasiaan data kependudukan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses aktivasi menggunakan autentikasi biometrik dan QR Code sehingga hanya dapat dilakukan oleh pemilik identitas.
EVALUASI KINERJA PELAKSANA :
- Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui monitoring, survei kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.