FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
PERSYARATAN :
- Surat permohonan fasilitasi perekaman KTP- el dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Daftar satuan pendidikan yang akan menjadi lokasi pelayanan.
- Rekapitulasi calon wajib KTP-el yang akan dilakukan perekaman (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Nama Sekolah, Kelas).
- Jadwal pelaksanaan yang diusulkan.
- Nama petugas/operator dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pelayanan.
- Surat koordinasi atau persetujuan dari satuan pendidikan (apabila telah tersedia).
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :
- Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan
- Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Surat diterima dan diregistrasi oleh petugas administrasi.
- Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang yang membidangi Administrasi Kependudukan.
- Kepala Bidang melakukan verifikasi administrasi permohonan.
- Dinas Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, dan/atau pihak sekolah mengenai jadwal pelaksanaan.
- Dinas Provinsi menerbitkan surat fasilitasi atau surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait.
- Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el di satuan pendidikan dengan dukungan fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- Setelah kegiatan selesai, Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Dinas Provinsi.
JANGKA WAKTU PELAYANAN :
- Verifikasi administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat diterima.
- Koordinasi dan penetapan jadwal pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- Surat fasilitasi diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jadwal disepakati.
BIAYA/TARIF :
- Tidak dipungut biaya
PRODUK PELAYANAN :
- Surat fasilitasi pelaksanaan perekaman KTP-el di satuan pendidikan.
- Jadwal pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el.
- Hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.
- Laporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan perekaman KTP-el di satuan pendidikan.
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :
- Email: dinassosialprov@gmail.com
- Facebook: Dinas Sosial Kependudukan dan
- Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
- Website: dinsos.gorontaloprov.go.id
- Kotak Pengaduan.
- SP4N LAPOR.
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
DASAR HUKUM :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :
- Ruang pelayanan administrasi.
- Komputer/laptop.
- Jaringan internet.
- Telepon dan surat elektronik.
- Kendaraan operasional apabila diperlukan untuk koordinasi.
- Perangkat pendukung administrasi perkantoran.
KOMPETENSI PELAKSANA :
- Memahami regulasi Administrasi Kependudukan.
- Memiliki kemampuan koordinasi lintas perangkat daerah.
- Mampu menyusun jadwal dan fasilitasi pelayanan.
- Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dan administrasi pelayanan.
PENGAWASAN INTERNAL :
- Dilakukan oleh Kepala Bidang.
- Monitoring oleh Sekretaris Dinas.
- Pengawasan oleh Kepala Dinas.
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
JUMLAH PELAKSANA :
- Minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas pejabat penanggung jawab, petugas administrasi, dan petugas koordinasi teknis.
JAMINAN PELAYANAN :
- Permohonan fasilitasi diproses secara cepat, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan tanpa dipungut biaya, sesuai standar pelayanan dan SOP.
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :
- hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
EVALUASI KINERJA PELAKSANA :
- Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun melalui monitoring, evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan tindak lanjut terhadap masukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.