FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

PERSYARATAN :

  1. Surat permohonan fasilitasi perekaman KTP- el dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  2. Daftar satuan pendidikan yang akan menjadi lokasi pelayanan.
  3. Rekapitulasi calon wajib KTP-el yang akan dilakukan perekaman (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Nama Sekolah, Kelas).
  4. Jadwal pelaksanaan yang diusulkan.
  5. Nama petugas/operator dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pelayanan.
  6. Surat koordinasi atau persetujuan dari satuan pendidikan (apabila telah tersedia).

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

  1. Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan
  2. Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  3. Surat diterima dan diregistrasi oleh petugas administrasi.
  4. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang yang membidangi Administrasi Kependudukan.
  5. Kepala Bidang melakukan verifikasi administrasi permohonan.
  6. Dinas Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, dan/atau pihak sekolah mengenai jadwal pelaksanaan.
  7. Dinas Provinsi menerbitkan surat fasilitasi atau surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait.
  8. Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el di satuan pendidikan dengan dukungan fasilitasi Pemerintah Provinsi.
  9. Setelah kegiatan selesai, Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Dinas Provinsi.

JANGKA WAKTU PELAYANAN :

  1. Verifikasi administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat diterima.
  2. Koordinasi dan penetapan jadwal pelayanan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
  3. Surat fasilitasi diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jadwal disepakati.

BIAYA/TARIF :

  1. Tidak dipungut biaya

PRODUK PELAYANAN :

  1. Surat fasilitasi pelaksanaan perekaman KTP-el di satuan pendidikan.
  2. Jadwal pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el.
  3. Hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.
  4. Laporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan perekaman KTP-el di satuan pendidikan.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

  1. Email: dinassosialprov@gmail.com
  2. Facebook: Dinas Sosial Kependudukan dan
  3. Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
  4. Website: dinsos.gorontaloprov.go.id
  5. Kotak Pengaduan.
  6. SP4N LAPOR.

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS :

  1. Ruang pelayanan administrasi.
  2. Komputer/laptop.
  3. Jaringan internet.
  4. Telepon dan surat elektronik.
  5. Kendaraan operasional apabila diperlukan untuk koordinasi.
  6. Perangkat pendukung administrasi perkantoran.

KOMPETENSI PELAKSANA :

  1. Memahami regulasi Administrasi Kependudukan.
  2. Memiliki kemampuan koordinasi lintas perangkat daerah.
  3. Mampu menyusun jadwal dan fasilitasi pelayanan.
  4. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dan administrasi pelayanan.

PENGAWASAN INTERNAL :

  1. Dilakukan oleh Kepala Bidang.
  2. Monitoring oleh Sekretaris Dinas.
  3. Pengawasan oleh Kepala Dinas.
  4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

JUMLAH PELAKSANA :

  1. Minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas pejabat penanggung jawab, petugas administrasi, dan petugas koordinasi teknis.

JAMINAN PELAYANAN :

  1. Permohonan fasilitasi diproses secara cepat, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan tanpa dipungut biaya, sesuai standar pelayanan dan SOP.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :

  1. hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

  1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun melalui monitoring, evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan tindak lanjut terhadap masukan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.